Menpera: Tinggal di Rusun Lebih Hemat dan Efisien

SURABAYA, KOMPAS.com - Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa menyatakan, biaya serta pola hidup di rumah-rumah susun atau vertikal pada dasarnya mengajarkan orang untuk berhemat dan lebih efisien.
Hidup di rumah susun itu bisa lebih efisien. Sebab penghuni tidak perlu memasukkan barang-barang yang terlalu banyak serta tidak membeli barang yang tidak perlu.
-- Suharso Monoarfa

Pasalnya, untuk tinggal di rumah yang berukuran studio atau huniandengan satu atau dua kamar tidur para penghuninya tidak perlu membeli barang-barang yang terlalu banyak sehingga dapat meminimalisir pengeluaran serta hidup lebih efisen.

“Hidup di rumah susun itu bisa lebih efisien. Sebab penghuni tidak perlu memasukkan barang-barang yang terlalu banyak serta tidak membeli barang yang tidak perlu,” ujar Menpera saat memberikan kuliah umum dengan tema “Penyediaan Perumahan Bagi Angkatan Kerja Pertama” pada acara Youth Urban Forum sebagai rangkaian Peringatan Hari Habitat Dunia 2010 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Senin (8/11) siang.

Menpera menjelaskan, pola hidup di rumah susun dan rumah tapak tentunya sangat berbeda. Di Rusun para penghuni mau tidak mau harus mengatur barang-barang sedemikian rupa sehingga nyaman untuk ditempati. Keberadaan gudang di Rusun tentunya menjadi suatu hal yang harus dihindari mengungat luas bangunan yang tidak terlalu besar.

“Kalau perlu mereka yang tinggal di Rusun hanya perlu enam pasang pakaian dan dua pasang sepatu. Kalau semua barang-barang dimasukkan tentunya Rusun akan menjadi sempt,” terangnya.

Menpera juga mengajak para mahasiswa untuk membiasakan hidup di Rusun dan menabung agar dapat memiliki rumah yang diimpikan sejak masa-masa kuliah. Pasalnya, dengan keterbatasan lahan yang ada pembangunan rumah-rumah vertikal akan terus berkembang di kemudian hari.

“Saya juga mengajak mahasisa untuk lebih kreatif serta menabnung sehingga ke depan dapat memiliki modal yang cukup sehingga dapat membeli rumah yang diimpikan,” harapnya.

Baca Selengkapnya disini ....

Pengembang Optimistis Rumah Susun Tak Tersendat Lagi

BANDUNG, KOMPAS.com - Pengembang rumah sejahtera susun di Bandung, Jawa Barat optimistis, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang digulirkan sejak Oktober lalu akan menjadi solusi untuk proses pemilikan hunian tersebut yang kini tersendat.

Senior Vice President Marketing PT Menara Karsa Mandiri, Harry M Harnandi di Bandung, Jumat (5/11), mengatakan, proses pemilikan sekitar 250 unit Buah Batu Park Apartment mandek karena masalah subsidi. Sudah sekitar 10 bulan mereka belum melakukan akad kredit.

Pemilikan terhambat karena konsumen sudah memesan unit tapi subisidi pola lama tiba-tiba dihentikan. Sudah sekitar 10 bulan ketidakjelasan itu berlangsung, katanya.

Konsumen diperkirakan bersedia mengambil FLPP karena lebih menguntungkan daripada harus membayar secara komersial. Kalaupun mereka lebih setuju pola subsidi lama, sistem itu sudah dihentikan. Karena itu, kami yakin konsumen mau menerima FLPP, katanya.

Apalagi, dana untuk FLPP terbatas. Keuntungan dari FLPP yakni, konsumen bisa mendapatkan keringanan biaya hingga Rp 33 juta. Biaya itu terdiri dari pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 14 juta dan subsidi angsuran sebesar Rp 19 juta.

Karena itu, menurut Harry, pihaknya akan mensosialisasikan FLPP kepada konsumen dengan pemilikan unit yang tersendat. Besok kami akan sosialisasikan melalui media massa . Kami yakin, pekan depan semua konsumen itu sudah melakukan akad kredit, katanya.

Menurut Harry, konsumen dengan pemilikan unit yang terhambat merupakan pemesan hunian di menara B dan D Buah Batu Park Apartment. Jumlah total hunian di dua menara itu sekitar 700 unit. Menara lain yang sedang dibangun yakni E, A, dan C dengan jumlah total hunian sekitar 800 unit.

Unit di menara B, D, dan E sudah terjual habis. Adapun hunian di menara A dan C sudah dipasarkan sejak Mei 2010 dan tersisa sekitar 200 unit. Kalau konsumen yang baru memesan unit dan berhak mendapatkan FLPP akan kami arahkan untuk memanfaatkan fasilitas itu, ujarnya.

Direktur Utama PT Menara Karsa Mandiri Widhyastono mengatakan, konsumen yang berhak akan rugi jika tak mengambil FLPP. Penerima FLPP mencicil angsuran sebesar Rp 900.000 yang tak berubah selama 15 tahun. Kalau sudah lama, cicilan itu tak akan terasa berat, katanya. (Dwi Bayu Radius)

Baca Selengkapnya disini ....

Gandeng Wika, Perumnas Bangun Apartemen

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak puas hanya mengembangkan perumahan, Perum Perumahan Nasional (Perumnas) berniat membangun proyek apartemen. Untuk melancarkan rencana tersebut, Perumnas menggandeng badan usaha milik negara (BUMN) konstruksi PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).

Himawan Arief Sugoto, Direktur Utama Perum Perumnas, menyebutkan, proyek apartemen ini akan menelan investasi sebesar Rp 1 triliun. Dana tersebut berasal dari kas internal, pinjaman BUMN lain, dan pinjaman perbankan. Ia tidak merinci detail bangunan dan jumlah apartemen tersebut. "Saya berharap, pembangunan apartemen tersebut bisa dilaksanakan tahun depan," ujarnya.

Direktur Utama WIKA Bintang Perbowo membenarkan mengenai rencana kerjasama dengan Perumnas dalam pengembangan bisnis properti. Namun dia enggan mengungkapkan detail rencana ini. "Kami ada sinergi dengan Perumnas," ujar Bintang singkat.

Sebelumnya, WIKA dan Perumnas telah bekerjasama dalam proyek rumah susun milik (rusunami) di Malaka Green Klender, Jakarta Timur. Nilai proyeknya sekitar Rp 100 miliar. Dalam proyek apartemen, Perumnas akan bertindak sebagai pemilik proyek. WIKA akan bertindak sebagai kontraktor dengan skema engineering, procurement, contract (EPC).

Walaupun melebarkan sayap usaha ke bisnis apartemen, Perumnas tidak mengabaikan bisnis utamanya, membangun proyek perumahan. Tahun depan, Perumnas akan membangun sekitar 20.000 unit rumah. Sebagian besar adalah proyek perumahan kelas menengah dan menengah atas.

Untuk mendanai proyek tersebut, Perumnas berusaha mendapat dana dari lantai bursa dengan menerbitkan obligasi tahun depan. "Target dananya sebesar Rp 1,5 triliun," imbuh Himawan.

Tahun ini, Perumnas menargetkan pembangunan sekitar 15.000 unit rumah. Dananya dari subsidi pemerintah sebesar Rp 300 miliar. Selain itu, Perumnas juga menggarap perumahan karyawan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Kereta Api, dan Perum Bulog.

Saat ini, pangsa pasar properti yang dikembangkan Perumnas di dalam negeri baru sekitar 10 persen dari kebutuhan 180.000 rumah per tahun. Sampai tahun 2013 mendatang, Perumnas menargetkan untuk membangun 50.000 unit rumah per tahun. (Fitri Nur Arifenie/KONTAN)

Baca Selengkapnya disini ....

Kredit Rusunami Hanya Tercapai 30 Persen dari Target

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyaluran kredit rumah susun sederhana milik atau rusunami subsidi dengan pola fasilitas likuiditas kemungkinan hanya tercapai 30 persen dari target pemerintah sebanyak 30.000 unit.

Lambannya penerapan pola fasilitas likuiditas (FL) dan petunjuk pelaksanaannya membuat perbankan hingga kini masih menghentikan penyaluran kredit rumah susun bersubsidi.

Wakil Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Evi Firmansyah di Jakarta, Senin (9/8), mengemukakan, pihaknya siap menyalurkan kredit rusunami bersubsidi dengan pola FL.

Namun, sampai saat ini belum ada petunjuk teknis tentang persyaratan dan penyaluran FL sehingga FL untuk kredit rumah susun belum bisa diterapkan.

”Dengan sisa waktu penyaluran kredit sampai akhir tahun hanya lima bulan, penyaluran kredit rumah susun subsidi kemungkinan hanya terserap maksimum sebanyak 10.000 unit,” ujar Evi.

Ia mengemukakan, hingga Juni 2010, total penyaluran kredit rumah subsidi berkisar 50.000 unit, yakni berupa rumah sederhana sehat (RSH). Adapun kredit rusunami bersubsidi masih terhenti.

Pemerintah menargetkan penyaluran rumah subsidi pada tahun 2010 sebanyak 150.000 RSH dan 30.000 rusunami.

Sejak awal tahun 2010, perbankan menghentikan penyaluran kredit rusunami bersubsidi karena menunggu pemberlakuan pola FL.

Payung hukum fasilitas likuiditas diterbitkan pemerintah pada Juli 2010, tetapi belum diikuti petunjuk teknis pelaksanaan.

Selama ini, rata-rata kontribusi BTN dalam penyaluran kredit rumah bersubsidi mencapai 97 persen dari total kredit rumah subsidi oleh perbankan.

Terkait penerapan fasilitas likuiditas, Evi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan dana untuk pembiayaan dari penerbitan obligasi senilai Rp 1,6 triliun.

Dari jumlah itu, sekitar Rp 800 miliar dana akan disatukan (blended) dengan dana pemerintah sebesar Rp 2,6 triliun untuk pembiayaan perumahan subsidi. Dengan demikian, suku bunga kredit untuk FL diharapkan tidak lebih dari 9 persen per tahun. (Brigita Maria Lukita)

Baca Selengkapnya disini ....

Kepemilikan Apartemen Bersubsidi Tersendat

BANDUNG, KOMPAS.com - Proses kepemilikan hampir 4.000 apartemen di Indonesia tersendat karena pemerintah menghentikan sementara penerapan pola subsidi. Masyarakat berpenghasilan terbatas yang telah memesan unit apartemen tidak dapat melanjutkan proses untuk memiliki hunian itu.

Asisten Deputi Urusan Penyediaan Rumah Susun Kementerian Perumahan Rakyat Pangihutan Marpaung di Bandung, akhir pekan lalu, mengatakan, saat ini penerapan subsidi sedang memasuki masa transisi dari pola lama ke baru.

Pola lama yang berlaku sejak 2007 hingga akhir 2009 itu memberikan subsidi dalam bentuk uang muka ringan 12,5 persen dari harga apartemen, bantuan uang muka Rp 5 juta-Rp 7 juta, subsidi suku bunga kredit 2,5 persen, dan bebas pajak pertambahan nilai.

"Baru tahun 2011 likuiditas awal dana akan dilakukan untuk pola subsidi baru. Kami telah menyiapkan dana Rp 3 triliun. Pola subsidi pasti berjalan lagi," katanya.

Semula, pola subsidi baru akan diterapkan pada Juli 2010. Namun, pemerintah masih harus melakukan penyempurnaan dan memenuhi syarat sehingga sistem baru tidak terlaksana sesuai jadwal. Syarat itu seperti difungsikannya Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan, sumber daya manusia, dan organisasi itu yang direncanakan terlaksana pada 2011.

Guna mengantisipasi ketidakjelasan status pemilikan apartemen karena hambatan subsidi, pemerintah telah menyalurkan dana Rp 400 miliar selama masa transisi pada 2010. Pengembang yang mengalami kendala karena subsidi dapat mengajukan permintaan dana itu.

Menurut Pangihutan, sekitar 300 apartemen dengan proses pemilikan yang bermasalah berada di Bandung. Jumlah itu termasuk besar mengingat apartemen yang dibangun di Bandung pada 2010 hanya sekitar 1.000 unit. Adapun jumlah yang dibangun di Indonesia sekitar 30.000 unit.

Subsidi dihentikan
Senior Vice President Marketing PT Menara Karsa Mandiri Harry M Harnandi menuturkan, proses pemilikan sekitar 250 unit Buah Batu Park Apartment mandek karena masalah subsidi. Konsumen sudah memesan unit, tetapi tiba-tiba subsidi dihentikan.

"Akibatnya, akad kredit tak bisa dilakukan. Konsumen memesan unit di menara B dan D yang terdiri dari total 720 unit," katanya.

Jika subsidi lancar, mereka direncanakan bisa menghuni unit pada akhir 2010. Soal dana dari pemerintah yang bisa diajukan untuk mengatasi masalah subsidi, Harry menjelaskan, petunjuk untuk memperoleh bantuan itu belum disampaikan sehingga ia kesulitan mendapatkannya.

Kini konsumen yang terkatung-katung masih menunggu pola subsidi baru. Akan tetapi, muncul kekhawatiran jika pola baru tidak sesuai harapan. Harry berharap, subsidi dapat diterapkan dengan lancar secepatnya karena bunga bank harus dibayar.

"Jika subsidi lancar, cicilan konsumen berjalan. Kami pun bisa membayar kredit dari perbankan. Lalu bunganya akan lebih rendah," katanya. Harry menegaskan, pembangunan Buah Batu Park Apartment terus berjalan sehingga konsumen yang sedang dalam pembayaran tidak perlu merasa cemas.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Real Estat Indonesia Jabar Hari Raharta menyatakan, pembangunan hunian vertikal membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Dukungan itu misalnya infrastruktur dan akses transportasi umum ke hunian. (Dwi Bayu Radius)

Baca Selengkapnya disini ....

Kredit Rusunami Hanya Tercapai 30 Persen dari Target

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyaluran kredit rumah susun sederhana milik atau rusunami subsidi dengan pola fasilitas likuiditas kemungkinan hanya tercapai 30 persen dari target pemerintah sebanyak 30.000 unit.

Lambannya penerapan pola fasilitas likuiditas (FL) dan petunjuk pelaksanaannya membuat perbankan hingga kini masih menghentikan penyaluran kredit rumah susun bersubsidi.

Wakil Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Evi Firmansyah di Jakarta, Senin (9/8), mengemukakan, pihaknya siap menyalurkan kredit rusunami bersubsidi dengan pola FL.

Namun, sampai saat ini belum ada petunjuk teknis tentang persyaratan dan penyaluran FL sehingga FL untuk kredit rumah susun belum bisa diterapkan.

”Dengan sisa waktu penyaluran kredit sampai akhir tahun hanya lima bulan, penyaluran kredit rumah susun subsidi kemungkinan hanya terserap maksimum sebanyak 10.000 unit,” ujar Evi.

Ia mengemukakan, hingga Juni 2010, total penyaluran kredit rumah subsidi berkisar 50.000 unit, yakni berupa rumah sederhana sehat (RSH). Adapun kredit rusunami bersubsidi masih terhenti.

Pemerintah menargetkan penyaluran rumah subsidi pada tahun 2010 sebanyak 150.000 RSH dan 30.000 rusunami.

Sejak awal tahun 2010, perbankan menghentikan penyaluran kredit rusunami bersubsidi karena menunggu pemberlakuan pola FL.

Payung hukum fasilitas likuiditas diterbitkan pemerintah pada Juli 2010, tetapi belum diikuti petunjuk teknis pelaksanaan.

Selama ini, rata-rata kontribusi BTN dalam penyaluran kredit rumah bersubsidi mencapai 97 persen dari total kredit rumah subsidi oleh perbankan.

Terkait penerapan fasilitas likuiditas, Evi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan dana untuk pembiayaan dari penerbitan obligasi senilai Rp 1,6 triliun.

Dari jumlah itu, sekitar Rp 800 miliar dana akan disatukan (blended) dengan dana pemerintah sebesar Rp 2,6 triliun untuk pembiayaan perumahan subsidi. Dengan demikian, suku bunga kredit untuk FL diharapkan tidak lebih dari 9 persen per tahun. (Brigita Maria Lukita)

Baca Selengkapnya disini ....