Kepemilikan Apartemen Bersubsidi Tersendat

BANDUNG, KOMPAS.com - Proses kepemilikan hampir 4.000 apartemen di Indonesia tersendat karena pemerintah menghentikan sementara penerapan pola subsidi. Masyarakat berpenghasilan terbatas yang telah memesan unit apartemen tidak dapat melanjutkan proses untuk memiliki hunian itu.

Asisten Deputi Urusan Penyediaan Rumah Susun Kementerian Perumahan Rakyat Pangihutan Marpaung di Bandung, akhir pekan lalu, mengatakan, saat ini penerapan subsidi sedang memasuki masa transisi dari pola lama ke baru.

Pola lama yang berlaku sejak 2007 hingga akhir 2009 itu memberikan subsidi dalam bentuk uang muka ringan 12,5 persen dari harga apartemen, bantuan uang muka Rp 5 juta-Rp 7 juta, subsidi suku bunga kredit 2,5 persen, dan bebas pajak pertambahan nilai.

"Baru tahun 2011 likuiditas awal dana akan dilakukan untuk pola subsidi baru. Kami telah menyiapkan dana Rp 3 triliun. Pola subsidi pasti berjalan lagi," katanya.

Semula, pola subsidi baru akan diterapkan pada Juli 2010. Namun, pemerintah masih harus melakukan penyempurnaan dan memenuhi syarat sehingga sistem baru tidak terlaksana sesuai jadwal. Syarat itu seperti difungsikannya Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan, sumber daya manusia, dan organisasi itu yang direncanakan terlaksana pada 2011.

Guna mengantisipasi ketidakjelasan status pemilikan apartemen karena hambatan subsidi, pemerintah telah menyalurkan dana Rp 400 miliar selama masa transisi pada 2010. Pengembang yang mengalami kendala karena subsidi dapat mengajukan permintaan dana itu.

Menurut Pangihutan, sekitar 300 apartemen dengan proses pemilikan yang bermasalah berada di Bandung. Jumlah itu termasuk besar mengingat apartemen yang dibangun di Bandung pada 2010 hanya sekitar 1.000 unit. Adapun jumlah yang dibangun di Indonesia sekitar 30.000 unit.

Subsidi dihentikan
Senior Vice President Marketing PT Menara Karsa Mandiri Harry M Harnandi menuturkan, proses pemilikan sekitar 250 unit Buah Batu Park Apartment mandek karena masalah subsidi. Konsumen sudah memesan unit, tetapi tiba-tiba subsidi dihentikan.

"Akibatnya, akad kredit tak bisa dilakukan. Konsumen memesan unit di menara B dan D yang terdiri dari total 720 unit," katanya.

Jika subsidi lancar, mereka direncanakan bisa menghuni unit pada akhir 2010. Soal dana dari pemerintah yang bisa diajukan untuk mengatasi masalah subsidi, Harry menjelaskan, petunjuk untuk memperoleh bantuan itu belum disampaikan sehingga ia kesulitan mendapatkannya.

Kini konsumen yang terkatung-katung masih menunggu pola subsidi baru. Akan tetapi, muncul kekhawatiran jika pola baru tidak sesuai harapan. Harry berharap, subsidi dapat diterapkan dengan lancar secepatnya karena bunga bank harus dibayar.

"Jika subsidi lancar, cicilan konsumen berjalan. Kami pun bisa membayar kredit dari perbankan. Lalu bunganya akan lebih rendah," katanya. Harry menegaskan, pembangunan Buah Batu Park Apartment terus berjalan sehingga konsumen yang sedang dalam pembayaran tidak perlu merasa cemas.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Real Estat Indonesia Jabar Hari Raharta menyatakan, pembangunan hunian vertikal membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Dukungan itu misalnya infrastruktur dan akses transportasi umum ke hunian. (Dwi Bayu Radius)